Apa Jadinya Kalau Ibu Kota Pindah?

Apa Jadinya Kalau Ibu Kota Pindah?

Presiden Joko Widodo menyepakati wawasan perpindahan ibukota negara dari Jakarta ke luar Jawa, saat melangsungkan rapat tertutup di Kantor Kepresidenan, Senin (29/4/2019) bersama Kementerian Rencana Pembangunan Nasional/Tubuh Rencana Pembangunan Nasional (Bappenas).

Jokowi pilih pilihan yang dijajakan Bappenas untuk mengalihkan ibukota ke luar Pulau Jawa. Selain itu masih ada dua pilihan yang lain diberi Bappenas, tetapi ke-2 nya masih jadikan Pulau Jawa sebagai lokasi alternatif Jakarta.

Walau baru masuk tahapan penjabaran pengkajian, tetapi Jakarta bisa jadi kehilangan statusnya sebagai ibukota negara karena beragam argumen yang ada.

Misalkan, beban yang terlampau berat sebagai pusat usaha dan pemerintah, teritori yang sering tergenang banjir karena mempunyai tanah yang di permukaan laut, kemacetan yang makin kronis sampai memunculkan beberapa kerugian, dan lain-lain.

Bila betul aktivitas pemerintah negara tidak lagi dipusatkan di Jakarta, dan kota itu tidak lagi jadi ibukota negara, kurang lebih berikut empat hal yang hendak terjadi pada Jakarta.

Kehilangan status wilayah khusus

Peluang pertama kali yang tentu bisa terjadi ialah Jakarta kehilangan statusnya sebagai wilayah khusus yang sejauh ini dilekatkan di muka namanya, Wilayah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Ini dikatakan oleh ahli hukum tata negara Refly Harun.

"Implementasi hukum bila perpindahan Ibu Kota dilaksanakan ialah status DKI sebagai wilayah khusus ibukota akan berbeda tentunya . Maka, UU mengenai DKI harus diganti karena tidak lagi wilayah khusus ibukota kan," kata Refly, Selasa (30/4/2019).

Peralihan penyelenggaraan pemerintahan bisa terjadi sebagai wujud resiko lenyapnya status DKI dari Jakata. Jakarta Tak lagi jadi ibukota negara, Jakarta tidak ubahnya akan dengan status sama dengan provinsi-provinsi yang lain, misalkan Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan lain-lain.

Tetapi, bisa jadi status wilayah khusus masih tetap dipakai oleh Jakarta jika pemerintahan memilih untuk memberikannya sebagai wilayah dengan kekhususan baru.

"Jika pemerintahan ingin tentukan Jakarta sebagai wilayah khusus lain ya bisa jadi. Masalahnya di Indonesia ada wilayah khusus, ada pula wilayah spesial, seperti Aceh, Yogyakarta, dan Papua," tutur Refly.

Simak juga: Bila Ibu Kota Dipindahkan, Kekhususan Pemerintah Jakarta Akan Lenyap

Masih tetap menjadi pusat usaha

Shutterstock Contoh kota pusat bisnisPemindahan ibukota memiliki arti mengalihkan pusat aktivitas pemerintah ke arah tempat yang baru, sesuai yang dikatakan oleh Bappenas.

Meski begitu, Jakarta masih tetap jadi pusat aktivitas usaha dan ekonomi seperti sekarang ini.

Disamping itu, beragam instansi yang beroperasi di sektor keuangan dan ekonomi, misalkan Bank Indonesia (BI), Kewenangan Jasa Keuangan (OJK), dan Tubuh Koordinir Penanaman Modal (BKPM), tetap dipusatkan di Jakarta.

"Jakarta tetap jadi pusat usaha bahkan juga harus menjadi pusat usaha yang tingkatnya regional atau tingkat Asia Tenggara," kata Ketua Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Simak juga: Ibu Kota Berpindah, Jakarta Masih tetap Jadi Pusat Usaha

Bambang menyebutkan langkah ini mengadopsi praktek negara yang lain dipandang sukses mengalihkan ibukota negaranya dari 1 kota ke kota yang lain.

Kemacetan yang terjadi di Jakarta terdaftar memunculkan rugi yang makin jadi membesar dari tahun ke tahun.

"Rugi ekonomi yang disebabkan tahun 2013 sejumlah Rp 56 triliun /tahun, yang kami prediksikan angkanya saat ini telah dekati Rp100 triliun /tahun dengan semakin beratnya kemacetan di daerah Jakarta," kata Bambang.

Project pembangunan besar diteruskan

Kegiatan karyawan menuntaskan pembuatan project pengeboran terowong untuk angkutan massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT) di teritori Stasiun Bendungan Hulu, Jakarta Pusat, Kamis (3/11/2016). Pembuatan project MRT babak pertama ini diprediksi selesai di tahun 2018.

Lepas jadi atau tidak perpindahan ibukota dari Jakarta ke kota lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperjelas tidak mempengaruhi project pembangunan besar yang telah diperkirakan akan dilaksanakan di Jakarta.

"Jadi barusan dalam tatap muka ini Presiden memperjelas jika perbincangan berkenaan ibukota tidak ada hubungan dengan gagasan pembangunan besar di Jakarta. Gagasan pembangunan besar di Jakarta masih tetap terus jalan," tutur Anies.

Awalnya Anies ajukan project infrastruktur di pertemuan terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana, Selasa (19/3/2019).

Simak juga: Ibu Kota Akan Dipindahkan, Anies Yakinkan Pembangunan Besar di Jakarta Jalan Terus

Dalam sidang paripurna Permufakatan Rencana Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta di bulan April kemarin. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengutarakan perincian dari 9 infrastruktur yang disokong oleh lembaganya.

  • Peningkatan jaringan rel kereta MRT jadi 223 km sebesar Rp 214 triliun;
  • Peningkatan jaringan rel kereta LRT jadi 116 km sebesar Rp 60 triliun;
  • Peningkatan panjang jalur Transjakarta jadi 2.149 km sebesar Rp 10 triliun;
  • Pembangunan jaringan rel elevated loopline sejauh 27 km sebesar Rp 27 triliun;
  • Pengadaan pemukiman sampai 600.000 unit (sarana pendanaan 30 %) sebesar Rp 90 triliun;
  • Kenaikan lingkup air bersih sampai 100 % warga DKI sebesar Rp 27 triliun;
  • Kenaikan lingkup jaringan air sampah sampai 81 % warga DKI sebesar Rp 69 triliun;
  • Revitalisasi angkot (first and last mile transport) sampai 20.000 unit sebesar Rp 4 triliun;
  • Pengaturan banjir dan tambahan suplai air sebesar Rp 70 triliun.

Masih tetap macet 

Kemacetan kronis terjadi di teritori Simpang Tugu Tani sampai ke Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Senin (8/10/2018). Pengamatan di lokasi, jam 21.21 WIB, kemacetan kendaraan beroda 2 dan empat mengular sampai 2 km. Bahkan juga, kendaraan di teritori itu tidak lagi dapat lewat. Terlihat semua pengendara mematikan mesin kendaraannya karena kemacetan yang demikian parahSementara itu, menurut Anies Baswedan, perpindahan ibukota dari Jakarta tidak kurangi tingkat kemacetan yang seakan menjadi icon tertentu untuk Jakarta.

Menurut Anies, aspek terpenting penyumbang kemacetan di Jakarta bukan aktivitas dari bidang pemerintah.

"Jadi peralihan ibukota tidak automatis kurangi kemacetan, karena kontribusi kemacetan di Jakarta ialah aktivitas rumah tangga dan aktivitas swasta, bukan aktivitas pemerintahan," kata Anies, Senin (29/4/2019).

Kendaraan yang padati jalanan Jakarta, dari catatan yang diuraikan Anies, jumlah kendaraaan punya individu lebih banyak dibanding kendaraan yang dipunyai oleh dinas pemerintahan.

"Di catatan kita jumlah kendaraan individu di Jakarta sekitaran 17 juta, kendaraan kedinasan 141 ribu. Jika pemerintahan berpindah, tidak selanjutnya mengurai permasalahan kemacetan, selanjutnya dihitung PNS memakai kendaraan individu, karena itu dalam perhitungan kita karyawan pemerintahan itu sampai 8 % sampai 9 %," kata Anies.

Post a Comment

Previous Post Next Post